BEKASIGRID.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan Fathurrahman menilai proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantargebang tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja hijau (green jobs) bagi masyarakat sekitar.
Menurut Wildan, keberadaan PSEL harus memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Bantargebang.
“Bukan hanya mengolah sampah menjadi energi listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau bagi masyarakat lokal,” ujar Wildan Fathurrahman, Selasa (21/7/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan proyek PSEL tidak hanya diukur dari kapasitas pengolahan sampah maupun produksi energi listrik, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan terbukanya peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Masyarakat jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku utama,” katanya.
Wildan menjelaskan, PSEL Bantargebang dirancang memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 18,5 megawatt (MW). Operasional fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan berbagai jenis tenaga kerja, mulai dari operator, teknisi, petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tenaga laboratorium, tenaga administrasi, hingga sektor pendukung lainnya.
Untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja tersebut, Wildan mengusulkan pembentukan Green Jobs Academy Bantargebang sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat lokal agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri hijau.
Menurutnya, program tersebut perlu melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, pengelola PSEL, Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi, hingga dunia usaha agar masyarakat siap memasuki dunia kerja saat fasilitas mulai beroperasi.
Selain membuka lapangan kerja, Wildan menilai keberadaan PSEL juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
“Investasi terbaik bukan hanya pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada pembangunan manusia,” pungkasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
