BEKASIGRID.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil menyampaikan sejumlah catatan Fraksi PKS terhadap pengelolaan keuangan daerah saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LP2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 85 persen. Selain itu, tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dinilai masih perlu mendapat perhatian.
“Realisasi PAD, tindak lanjut temuan BPK, penyerapan anggaran, hingga pemanfaatan SiLPA menjadi perhatian serius,” ujar Muhammad Kamil, Kamis (23/7/2026).
Kamil mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Bekasi harus dijadikan momentum untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD, bukan sekadar menjadi capaian administratif.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan seluruh rekomendasi BPK menjadi bagian dari evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah.
Menurut Kamil, hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi LP2APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya agar pengelolaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perbaikan ini penting agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif guna memastikan pengelolaan APBD berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
