BEKASIGRID.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menyoroti tiga persoalan utama yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, yakni banjir, akses kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan.
Ketiga isu tersebut mengemuka saat Abdul Muin menggelar kegiatan reses di RT 08 RW 12, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, belum lama ini. Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan.
Menurut Abdul Muin, warga menginginkan Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan rutin setiap musim hujan.
“Banjir ini memang menjadi salah satu masalah di Kota Bekasi. Mayoritas warga meminta Pemkot Bekasi melakukan langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan banjir yang dihadapi masyarakat,” ujar Abdul Muin.
Selain persoalan banjir, warga juga berharap pemerintah dapat memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan iuran.
Abdul Muin menilai aspirasi tersebut patut menjadi perhatian karena masih banyak keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Banyak warga yang ingin dimasukkan sebagai peserta PBI sehingga tidak perlu membayar iuran. Saya kira usulan itu sangat beralasan karena mayoritas masyarakat saat ini masih menghadapi kesulitan ekonomi,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan sulitnya memperoleh pekerjaan juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan warga. Menurut Abdul Muin, terbatasnya kesempatan kerja berdampak pada tingginya angka pengangguran, terutama bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.
“Memang kondisinya saat ini lapangan kerja di Kota Bekasi sangat sulit dan ini berdampak pada angka pengangguran. Karena itu saya meminta Pemkot Bekasi mencari solusi agar persoalan ini bisa diatasi,” ungkapnya.
Politisi tersebut menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya selama reses akan diperjuangkan melalui DPRD Kota Bekasi agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan.
“Semua usulan, aspirasi, maupun keluhan warga selama reses kami tampung. Selanjutnya akan kami bawa ke DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar dapat ditindaklanjuti,” tutup Abdul Muin.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
