BEKASIGRID.COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto menegaskan komitmennya mengawal aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2025 terkait besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp1,5 juta. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Merah Putih di DPRD Kota Bekasi.
Dalam audiensi tersebut, para PPPK menyampaikan keberatan atas kebijakan yang menetapkan TPP sebesar Rp1,5 juta, sementara PPPK lainnya menerima TPP sebesar Rp3 juta. Mereka berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh aparatur.
“Hari ini kami mendengar keluhan dan aduan pegawai PPPK yang sudah bekerja optimal, tetapi TPP mereka hanya sebesar Rp1,5 juta. Kami akan perjuangkan seluruh aduan mereka agar keadilan tercipta,” ujar Murfati Lidianto, Rabu (15/7/2026).
Murfati menjelaskan, Komisi I DPRD Kota Bekasi akan melakukan kajian terhadap kebijakan yang mengatur besaran TPP tersebut, termasuk mencermati Keputusan Wali Kota Bekasi yang menjadi dasar pemberlakuannya.
Ia juga memastikan Komisi I akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan serta mencari solusi terbaik atas persoalan yang disampaikan para PPPK.
“Kami akan panggil OPD terkait dan meminta wali kota untuk meninjau ulang kebijakan, sehingga menghasilkan keputusan yang berkeadilan,” katanya.
Menurut Murfati, DPRD Kota Bekasi akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan mengenai kesejahteraan aparatur dilaksanakan secara adil dan memberikan kepastian bagi seluruh ASN maupun PPPK.
Ia berharap pembahasan bersama Pemerintah Kota Bekasi dapat menghasilkan solusi terbaik terkait pemberian TPP Rp1,5 juta sehingga tercipta rasa keadilan bagi seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
