bekasigrid.online/ – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menerima audiensi massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait ketimpangan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, mulai dari sektor pendidikan, kesempatan kerja, hingga reformasi birokrasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asep menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga membantah isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Terkait isu jual beli jabatan, selama saya menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural. Pelantikan yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” ujarnya.
Asep menjelaskan, keterbatasan kewenangan sebagai Plt Bupati mengharuskan dirinya memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan jabatan struktural. Hingga saat ini, izin yang diberikan baru mencakup jabatan fungsional.
Ia mengakui masih banyak jabatan kosong di lingkungan Pemkab Bekasi yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi yang sudah terjadi sebelum dirinya menjabat. Untuk itu, pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendagri guna mempercepat pengisian jabatan tersebut.
Terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Asep menekankan pentingnya transparansi dan sistem berbasis kompetensi. Ia menyebut kebijakan ke depan akan mengacu pada manajemen talenta ASN, dengan mekanisme pengajuan tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selain isu birokrasi, Asep juga menyoroti persoalan pendidikan serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi seperti Hurip Jaya. Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara riil.
Di sektor infrastruktur, kawasan Babelan menjadi perhatian utama, terutama terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU), kerusakan jalan, hingga banjir berkepanjangan. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk PJU.
“Ke depan, pembangunan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa,” katanya.
Terkait persoalan banjir di wilayah utara yang merupakan daerah hilir, Asep menyebut penanganannya membutuhkan langkah terpadu. Sejumlah faktor penyebab di antaranya pendangkalan sungai, kiriman air dari wilayah hulu, serta banjir rob di kawasan pesisir.
Upaya penanganan yang akan dilakukan meliputi normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai, penataan kawasan hilir, penundaan izin pembangunan di daerah rawan banjir, hingga kajian pembangunan embung dan sodetan.
“Kami juga telah melakukan penanganan darurat saat banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan,” tandasnya.
